HTI Press, Brebes. Revisi RUU Terorisme dan bahaya Kapitalisme Neoliberalisme hangat dibahas dalam Sarasehan Syawal 1437 H yang diselenggarakan oleh DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Brebes yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Brebes, Kemenag Kab. Brebes, Kesbangpol Kab. Brebes, Polres Brebes, Kodim, dan Tokoh Umat Brebes dan sekitarnya (31/7/2016).
Dalam sambutannya, Pemerintah Kab. Brebes yang diwakili oleh Kepala Kantor Kesbangpol Brebes, Komar.SE, menyambut baik acara ini. Pemerintah Kab. Brebes siap menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Begitupula dalam sambutannya, Kemenag Kab. Brebes mengapresiasi acara yang digelar oleh DPD II HTI Brebes.
Pemaparan materi RUU Terorisme disampaikan oleh Ir. Abdullah IAR,MT memaparkan bahwa RUU ini sarat multi tafsir. Definis terorisme yang kabur membuat ketimpangan dalam realitas penerapannya. Jika terorisme dianggap sebagai sebuah aksi kekerasan, membuat ketakutan demi tujuan-tujuan politik, maka mengapa OPM, RMS, pelaku kasus Tolikara tidak disebut teroris. Sedangkan begitu mudah menyebut teroris kepada umat Islam bahkan menembak mati yang masih dalam status terduga. Selain itu, beliau memaparkan bahwa sejatinya bahaya terbesar di negeri ini adalah penerapan kapitalisme dan liberalisme yang hingga hari ini diterapkan. Buktinya sumber daya alam Indonesia yang potensial dikuasai asing, seperti tambang emas di Papua oleh Freeport ataupun blok Cepu yang kaya minyak oleh Exxon Mobile.
Dukungan dalam penolakan RUU Terorisme datang dari berbagai elemen tokoh umat. Salah satunya dari Dewan Dakwah Islam Kab. Brebesust Nidhomubin untuk mengawal RUU Terorisme ini. Diakhir sesi tanya jawab, perwakilan Polres Brebes yang diwakili Iptu Maryono Kaur Pinop Polres Brebes mempersilakan masyarakat untuk mengontrol RUU ini agar tidak menyasar hanya untuk umat Islam. Selain itu beliau menyarankan Hizbut Tahrir bersama-sama masyarakat menyampaikan aspirasinya ke dewan. [] MI Brebes/Adz
Dalam sambutannya, Pemerintah Kab. Brebes yang diwakili oleh Kepala Kantor Kesbangpol Brebes, Komar.SE, menyambut baik acara ini. Pemerintah Kab. Brebes siap menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Begitupula dalam sambutannya, Kemenag Kab. Brebes mengapresiasi acara yang digelar oleh DPD II HTI Brebes.
Pemaparan materi RUU Terorisme disampaikan oleh Ir. Abdullah IAR,MT memaparkan bahwa RUU ini sarat multi tafsir. Definis terorisme yang kabur membuat ketimpangan dalam realitas penerapannya. Jika terorisme dianggap sebagai sebuah aksi kekerasan, membuat ketakutan demi tujuan-tujuan politik, maka mengapa OPM, RMS, pelaku kasus Tolikara tidak disebut teroris. Sedangkan begitu mudah menyebut teroris kepada umat Islam bahkan menembak mati yang masih dalam status terduga. Selain itu, beliau memaparkan bahwa sejatinya bahaya terbesar di negeri ini adalah penerapan kapitalisme dan liberalisme yang hingga hari ini diterapkan. Buktinya sumber daya alam Indonesia yang potensial dikuasai asing, seperti tambang emas di Papua oleh Freeport ataupun blok Cepu yang kaya minyak oleh Exxon Mobile.
Dukungan dalam penolakan RUU Terorisme datang dari berbagai elemen tokoh umat. Salah satunya dari Dewan Dakwah Islam Kab. Brebesust Nidhomubin untuk mengawal RUU Terorisme ini. Diakhir sesi tanya jawab, perwakilan Polres Brebes yang diwakili Iptu Maryono Kaur Pinop Polres Brebes mempersilakan masyarakat untuk mengontrol RUU ini agar tidak menyasar hanya untuk umat Islam. Selain itu beliau menyarankan Hizbut Tahrir bersama-sama masyarakat menyampaikan aspirasinya ke dewan. [] MI Brebes/Adz
Post a Comment