Beda Perlakuan, Deklarasi Minahasa Merdeka Direspon Persuasif, Terhadap HTI Pintu Dialog Ditutup

Sejumlah media online merilis berita terkait adanya sekelompok orang mendeklarasikan berdirinya negara Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan, ada beberapa orang yang mengibarkan bendera Minahasa Raya (Republika,16/05/2017).

Pemerintah sendiri, dalam hal ini diwakili oleh Kapolri memberikan respon terhadap tindakan deklarasi Negara Minahasa tersebut.

“Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu pada saudara-saudara di sana bahwa kita sudah. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan. Kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau, mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional,” kata Tito selesai mengisi kuliah umum yang bertemakan ‘Peran dan Fungsi Polri dalam Mengawal Serta Menjaga Keutuhan NKRI’ di sela Muktamar ke-XIX PMII di Asrama Haji Kota Palu, Senin (15/5) malam Wita.

Melihat respon pihak kepolisian terhadap tindakan makar oleh Minahasa tersebut sungguh aneh.

Jelas-jelas deklarasi makar tersebut telah disampaikan, namun masih merespon dengan tenang.

Berbeda sekali responnya terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah menyatakan telah menutup pintu dialog untuk HTI.

Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Mendagri Tjahyo Kumolo, bahwa pemerintah enggan membuka dialog dengan HTI. Sebab ia menyebut dialog itu sudah pernah dilakukan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

“Sudah ketemu dengan Menteri Agama kok. Setelah itu enggak ada dialog lanjutan. Cukup sama Menteri Agama saja,”. Ujar Mendagri (Serambinews, 05 Mei 2017)

Pemerintah berencana membubarkan HTI, karena dianggap tidak memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan di Indonesia, azas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta kegiatan HTI dianggap kerap menimbulkan keresahan di masyarakat.

Padahal tuduhan di atas tidak benar dan tidak berdasar. HTI pun melalui Jubir HTI telah menjawab dengan melakukan pers conference mengenai wacana pembubaran HTI oleh Pemerintah.

HTI pun meminta agar Pemerintah memberikan ruang dialog kepada HTI. Bahkan seruan adanya dialog antara HTI dan Pemerintah pun digaungkan oleh beberapa tokoh Nasional.

Maka, jika pemerintah masih bersikeras ingin membubarkan HTI, tanpa mau membuka ruang dialog, maka wajar masyarakat akan bertanya “Ada Apa di balik wacana pembubaran HTI tersebut?”. Wallahu A’lam.[]